Ibukota Indonesia – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 16 proyek strategis nasional (PSN) baru dilaksanakan pada masa pemerintahan berikutnya dengan tidak ada menggunakan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
“Yang kemarin yang tersebut terakhir disetujui itu ada 16 (PSN baru),” katanya saat konferensi pers dalam sela Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian kemudian Pra-Evaluasi Proyek Strategi Nasional di Jakarta, Selasa (14/5).
Sebanyak 16 PSN yang terbagi melawan 14 proyek dan juga dua kegiatan yang dimaksud dilaksanakan era pemerintahan calon presiden serta calon delegasi presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengutarakan penyelenggaraan 16 PSN tidaklah menggunakan APBN, tetapi oleh pihak swasta, salah satunya proyek kawasan perekonomian khusus (KEK) bidang kesehatan di kawasan BSD City.
“Karena kita punya KEK kebugaran satu dalam Sanur, dua di BSD, kemudian yang dimaksud ketiga ke Batam. Karena KEK kebugaran kan tidak ada berhenti, jadi itu setiap saat dibutuhkan,” ucapnya.
Karena bukan menggunakan APBN, katanya, 16 PSN yang dimaksud membutuhkan percepatan perizinan lalu infrastruktur terkait dengan lahan.
“Kalau bukan pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian prasarana terkait dengan lahan, kemudian juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya dapat tambahan cepat. Kalau insentif itu kebanyakan untuk memperoleh tanah kemudian perizinan,” katanya.
Airlangga merinci 16 PSN baru itu, yakni proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang.
Selain itu, Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara, Pembangunan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front, Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah, Pengembangan Kawasan Terpadu di BSD.
Selain itu, Pembangunan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau, Pengembangan Jalan Tol pada Section Harbour Road II Ibukota Utara, dan Pembangunan Jalan Tol Dalam Perkotaan Bandung.
“Sedangkan dua PSN acara yaitu inisiatif pengembangan Teknologi Pembayaran Jalan Tol MLFF dan kegiatan Integrasi Dua Operator Bandara di dalam bawah Holding BUMN InJourney,” katanya.
Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, pemerintah berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang dimaksud merata dalam beragam wilayah melalui perkembangan PSN dalam berubah-ubah sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan juga proses pengolahan lebih lanjut industri.
Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2023, tercatat 198 proyek sudah selesai, 32 proyek juga 10 kegiatan sudah pernah beroperasi sebagian, dan juga 44 proyek serta tiga inisiatif di tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional lalu dengan penyerapan tenaga kerja segera 2,71 jt orang.
eksekutif juga mengerti akan peran vital komoditas critical minerals di membantu transisi dan juga ketahanan energi, antara lain sebagai material baku lapangan usaha pembuatan panel surya, turbin angin, hingga sektor baterai.
Untuk itu secara khusus pada sektor pengolahan mineral, pemerintah sudah pernah melakukan Inisiatif Pengembangunan Smelter PSN yang mana pada antaranya sembilan smelter sarana pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 jt ton per tahun dan empat smelter infrastruktur pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai tiga juta ton per tahun.
Pada tahun ini, pemerintah mengestimasikan untuk dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp554 triliun.
Guna mencapai target tersebut, katanya, penting pembahasan terkait dengan sebagian isu strategis yang digunakan memerlukan dukungan penyelesaian dari beragam pemangku kepentingan, ke antaranya perizinan kemudian penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, juga konstruksi.
Capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan proyek, meliput penyiapan, transaksi, konstruksi, juga operasi.
Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan untuk Presiden untuk diwujudkan penyesuaian daftar PSN, yang tersebut selanjutnya dapat bermetamorfosis menjadi masukan untuk program konstruksi di pemerintahan ke depan.
“Oleh akibat itu, saya berharap dukungan serta komitmen yang digunakan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar PSN dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana target yang dimaksud sudah ditetapkan,” kata Airlangga.
