Istanbul – Prancis pada Mingguan (19/5) melancarkan operasi besar-besaran dengan lebih besar dari 600 anggota militer dalam Kaledonia Baru untuk menekan insiden yang tersebut diprakarsai oleh masyarakat setempat sebagai tanggapan terhadap pemberian hak pilih untuk warga negara Prancis.
Diketahui bahwa Kaledonia Baru adalah sebuah koloni yang berjarak 17.000 kilometer dari daratan utama Prancis.
Operasi yang disebutkan melibatkan sekitar 600 anggota militer, papar Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada platform digital X.
Tujuan dari operasi yang disebutkan adalah untuk menegakkan kembali ketertiban pada republik serta mendapatkan kembali kendali berhadapan dengan jalan utama sepanjang 60 km antara ibu kota Kaledonia Baru, Noumea, dan juga bandara, kata Darmanin.
Hampir 60 penghalang jalan berhasil diatasi dengan bantuan pasukan militer nasional kemudian pihak kepolisian, demikian menurut Komisi Tinggi Republik di dalam Kaledonia Baru.
Hingga saat ini ada lebih tinggi dari 200 penduduk telah dilakukan ditangkap, dan juga sebanyak 20 toko makanan telah lama dibuka kembali dalam wilayah tersebut, kata Darmanin.
Dia menyatakan pemerintah Prancis tahu bahwa masih berbagai hambatan yang dimaksud harus diatasi kemudian merek memberikan perintah tegas terhadap unit penegak hukum.
Sedikitnya enam pemukim tewas di kerusuhan serta beratus-ratus ditangkap sejak Hari Senin (13/5).
Protes meletus pasca Majelis Nasional Prancis mengadopsi reformasi konstitusi mengenai aturan pemungutan suara. Reformasi yang dimaksud akan membuat warga negara Prancis yang tersebut telah dilakukan tinggal ke pulau yang disebutkan setidaknya selama 10 tahun, berhak untuk memilih pada pemilihan lokal.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan keadaan darurat ke kepulauan itu pada Rabu (16/5) serta mengerahkan personel militer ke wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
