DKI Jakarta – PDI Perjuangan memacu revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seiring semakin bertambah suburnya persoalan hukum korupsi, kolusi, lalu nepotisme ke di negeri ketika ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu ingin mewujudkan cita-cita supremasi hukum. Dalam hal korupsi, Megawati merupakan sosok yang membentuk KPK ketika berubah menjadi Presiden Ke-5 RI periode 2001-2004.
"Sampai sekarang kita mengawasi nepotisme, korupsi, kolusi justru semakin merajalela. Maka sebagai sebuah ide lalu gagasan, itu (revisi UU KPK) sangat membumi lalu juga sangat visioner," kata Hasto kepada awak media dalam Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis
Megawati memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md sebagai calon delegasi presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 juga untuk menyelesaikan permasalahan KKN.
Oleh sebab itu, PDIP akan mengupayakan apabila DPR mewacanakan untuk merevisi UU KPK.
Hasto juga menyinggung persoalan hukum dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 yang digunakan jumlah keseluruhan kerugiannya sangat fantastis mencapai tambahan Rp300 triliun.
"Tambangnya aja Rp300 triliun (kerugian negara), itu baru satu perkara kerugian negaranya. Nah, ke situlah infrastruktur yang dimaksud dibangun adalah penguatan KPK," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membuka potensi dikerjakan revisi UU KPK saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas KPK pada Rabu (5/6).
Bambang Pacul memaparkan UU KPK telah tidaklah direvisi selama lima tahun. Apalagi, ia merasa banyak pihak yang tersebut mengkritisi UU KPK hasil direvisi tahun 2019.
Artikel ini disadur dari PDI Perjuangan dorong revisi UU KPK
