“Jadi kalau sikap kebijakan pemerintah partai, ke depan tidaklah ringan lalu juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk merancang sistem hukum yang tersebut berkeadilan lantaran menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang digunakan mengandung kebenaran ber
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan fenomena di rute lalu sistem hukum yang dimaksud terbentuk belakangan ini ibarat hukum versus hukum, yakni hukum yang mana mengandung kebenaran menghadapi hukum yang dimaksud dimanipulasi.
Megawati, pada waktu menyampaikan pidato urusan politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Akhir Pekan mengatakan fenomena itu berubah menjadi pekerjaan rumah di merancang sistem hukum yang digunakan berkeadilan.
“Jadi kalau sikap kebijakan pemerintah partai, ke depan tidaklah ringan juga juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk memulai pembangunan sistem hukum yang tersebut berkeadilan dikarenakan menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang mana mengandung kebenaran berkeadilan, bertarung dengan hukum yang mana dimanipulasi,” ucapnya.
Menurut dia, fenomena itu muncul di dalam Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Heran saya, KPU kok, enggak ngerti saya, kok mampu nurut? Padahal Komisi Pemilihan Umum. Kan harusnya beliau pasti luber (langsung, umum, bebas, serta rahasia), pasti jurdil (jujur juga adil). Jadi apa, netral? Eh, enggak. Pusing, dah,” kata Megawati.
“Bawaslu mana saya dengar semprit? Tidak ada. Kan mestinya semprit itu keras banget ‘kan, prat, prit, apalagi yang mana kemarin (Pemilu 2024) mestinya prat, prit. Enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” sambung dia.
Selain itu, Megawati juga menyinggung tindakan hukum yang dimaksud menimpa aktivis lingkungan ke Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Menurut Megawati, Daniel menyerukan isu lingkungan, tetapi justru dipenjara lantaran dinilai menyebarkan kebohongan.
“Seperti yang mana saya bilang tadi, hukum versus hukum. Dianya yang tersebut benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang beliau bohong. Loh kan gampang, itu yang tersebut tadi saya bilang, pembuktian itu ‘kan juga kerap dipalsukan. Akhirnya, toh, ya bebas,” ujarnya.
Ia menyayangkan hal itu. “Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang tersebut namanya pecinta lingkungan versus yang digunakan merusak, umpanya mereka itu merusak hutan, malah yang digunakan ditangkap yang mana membela,” ucapnya.
Diketahui, Rakernas V PDIP mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang mana Berjaya.
Artikel ini disadur dari Megawati bicara hukum versus hukum di penutupan Rakernas PDIP
