Kritik Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, ICW Duga Untungkan Anak Jokowi

admin

Kritik Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah, ICW Duga Untungkan Anak Jokowi

JAKARTA – Tanah Air Corruption Watch (ICW) bersatu Pusat Studi Hukum kemudian Kebijakan Nusantara (PSHK) mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pencabutan Peraturan KPU tentang batas usia calon kepala area . ICW menafsirkan amar putusan yang disebutkan bermasalah.

“Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) lalu Pusat Studi Hukum juga Kebijakan Indonesi (PSHK), pertimbangan dan juga amar putusan MA ini bermasalah,” ujar Peniliti ICW Seira Tamara di keterangannya, Akhir Pekan (2/6/2024).

Seira menjelaskan putusan MA itu melanjutkan preseden buruk dari pemilihan raya 2024 dengan menguntungkan beberapa pihak tertentu.

“Terlebih, pembaharuan aturan yang disebutkan diterapkan pada periode pilkada sekarang sehingga dapat secara langsung menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini diduga adalah anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang digunakan akan berusia genap 30 tahun pada Desember 2024,” jelasnya.

Baca Juga :  Seknas Negara Indonesia Maju: Idul Adha kesempatan kebersamaan hadapi pilkada

“Dengan demikian, seperti Putusan MK Nomor 90 kemarin yang tersebut menjadikan Gibran dapat berkontestasi ke Pemilihan Umum 2024, putusan ini juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya tentakel dinasti Presiden Jokowi melalui kandidasi Kaesang Pangarep selaku kepala wilayah ke akhir masa jabatannya sebagai kepala negara,” sambung dia.

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar