Ibukota Indonesia – Berbagai perkembangan urusan politik telah lama diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Hari Minggu (26/5) kemarin berubah menjadi sorotan, mulai dari Rakernas V yang mana memandatkan Ketua Umum PDI Perjuangan menentukan sikap kebijakan pemerintah pada pemerintahan Prabowo-Gibran hingga mendesak pemerintah agar menurunkan uang kuliah tunggal (UKT).
Berikut rangkuman berita urusan politik yang dimaksud masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.
1. Rakernas V mandatkan Megawati tentukan sikap kebijakan pemerintah PDIP
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) memandatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap urusan politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Mandat yang disebutkan disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada waktu membacakan sikap urusan politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
“Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh untuk Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap kebijakan pemerintah partai terhadap pemerintah,” tutur Puan.
Selengkapnya klik dalam sini.
2. Stafsus Presiden Billy Mambrasar tampung aspirasi pelajar perihal UKT
Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menampung aspirasi peserta didik terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), yang digunakan disampaikan pada acara kuliah umum ke Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Hari Sabtu (25/5).
Berdasarkan keterang yang tersebut diterima di dalam Jakarta, Akhir Pekan dini hari, siswa ITB menyelenggarakan aspirasi terkait kenaikan UKT yang dimaksud dianggap terlalu memberatkan, pada waktu Billy sedang mengisi kuliah umum tentang bonus demografi di ITB.
Aksi yang dimaksud dipimpin oleh mantan Ketua Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, yang digunakan disambut oleh seluruh partisipan yang digunakan ada.
Selengkapnya klik pada sini.
3. Puan: Rakernas tugaskan Fraksi PDIP desak pemerintah turunkan UKT
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) memaparkan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.
Fraksi PDIP DPR RI diminta mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lalu Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dalam Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, juga Teknologi.
“Mencermati gejolak yang mana terbentuk dalam beraneka kampus akibat kenaikan UKT lalu Iuran Pengembangunan Institusi secara drastis, Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya sekolah tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Puan pada Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
Selengkapnya klik pada sini.
4. Rakernas V minta Megawati permanen jadi Ketua Umum PDIP 2025—2030
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP memohonkan kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali berubah menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025 – 2030.
Puan mengemukakan hal itu saat membacakan sikap urusan politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP pada Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
“Rakernas V partai pasca mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Prof. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat juga ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025 – 2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan.
Selengkapnya klik pada sini.
5. Puan: Rakernas V PDIP minta maaf oleh sebab itu ada kader langgar konstitusi
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengutarakan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP mengajukan permohonan maaf untuk rakyat Nusantara akibat ada kader yang digunakan tidaklah menjunjung etika politik, bertugas tak sesuai ideologi partai, hingga melanggar konstitusi kemudian demokrasi.
Puan menyatakan hal itu pada saat membacakan sikap urusan politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP dalam Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu.
“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tiada menjunjung membesar etika politik, tak berdisiplin, juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, juga melakukan pelanggaran konstitusi lalu demokrasi, Rakernas V PDIP menyampaikan permintaan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.
Selengkapnya klik ke sini.
Artikel ini disadur dari Kemarin, Rakernas V mandatkan Megawati tentukan sikap politik-UKT
