Kehadiran Starlink lalu pentingnya merawat kedaulatan siber

admin

Kehadiran Starlink berikutnya pentingnya merawat kedaulatan siber

… penting bagi eksekutif untuk memberikan proteksi optimal terhadap data yang dimaksud diolah oleh Starlink dengan menangguhkan lubang-lubang itu melalui regulasi,

Badung – Euforia diperkenalkan layanan internet berbasis satelit, Starlink, tak boleh mengendurkan kewaspadaan penduduk terhadap ragam ancaman yang mana mengintai. Ibarat sebuah koin, penampilan Starlink juga miliki dua sisi, salah satunya mampu mengancam kedaulatan siber Indonesia.

Peluncuran Starlink menuai sorotan rakyat sebab dihadiri secara dengan segera oleh direktur utama SpaceX Elon Musk serta dilakukan belaka sehari sebelum membuka World Water Wadah Ke-10.

Starlink, yang merupakan layanan internet berbasis satelit, memungkinkannya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3 T) Indonesia.

Cakupan (coverage) koneksi yang mana dimaksud berada di pulau paling terpencil pun hingga dalam berada dalam hamparan laut yang dimaksud luas, Starlink diklaim dapat melayani di setiap jengkalnya, dengan catatan area itu memiliki akses yang leluasa ke langit untuk menangkap pancaran satelit.

Kemampuan yang disebutkan diakui menyelesaikan permasalahan layanan internet kabel yang kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, mengingat Nusantara merupakan negara maritim dengan lebih lanjut dari 17.000 pulau.

Oleh akibat itu, penampilan Starlink diharapkan dapat menjadi penolong bagi sektor kebugaran kemudian sekolah Indonesia, terlebih eksekutif berada dalam mengembangkan ekosistem pertukaran data kebugaran melalui jaringan SatuSehat.

Akan tetapi, terdapat sisi yang tersebut nyaris tak tersorot, seperti ancaman bocornya data pribadi, jebolnya dinding-dinding penyekat konten-konten yang dimaksud dilabeli konten berbahaya, hingga munculnya ketergantungan terhadap layanan sebuah perusahaan swasta untuk sektor-sektor vital negara.

Sisi yang disebutkan dengan aman tersembunyi di dalam balik selimut sehingga Menteri Komunikasi juga Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyuarakan kegelisahannya terkait layanan Starlink yang tersebut dapat disalahgunakan untuk bermain judi online, pornografi, lalu sebagainya.

Baca Juga :  ASI: Kemenperin kemudian BKPM akan rakor masalah status pabrik semen dalam Aceh

Marilah sejenak tegakkan punggung dari sandaran nyenyak yang dimaksud membuai rakyat terlena dengan beraneka keunggulan yang digunakan ditawarkan oleh Starlink. Saatnya menilik serta membedah Sang Bintang.

Peluncuran Starlink

Bila menolehkan kepala ke belakang untuk mengawasi belaka sehari sebelum pengaktifan World Water Wadah Ke-10, siapa pun mampu menyadari betapa spesialnya Tanah Air menyambut penampilan pimpinan SpaceX Elon Musk, sosok yang tersebut akan meluncurkan Starlink dalam Bali, Indonesia.

Menteri Koordinator Area Maritim kemudian Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kedatangan Elon Musk dengan senyum semringah setelah Elon Musk absen pada acara G20 pada 2 tahun lalu.

Pada hari yang digunakan mirip dengan kedatangannya, Elon Musk meluncurkan internet Starlink yang digunakan berlangsung pada sore hari di Puskesmas Pembantu (Pustu) Sumerta Kelod Denpasar, Bali.

Bukannya disesaki oleh komunitas yang digunakan ingin berobat, pusat kesehatan warga itu justru penuh oleh warga yang digunakan penasaran lalu ingin mengamati Elon Musk secara langsung.

Peluncuran berjalan dengan lancar, namun tak sepenuhnya mulus. Ketika rute uji coba layanan internet Starlink dilaksanakan melalui conference call antar-puskesmas, sesekali sambungan internet tersendat, bahkan terputus.

Uji coba layanan internet melibatkan tiga puskesmas, yakni Puskesmas Pembantu (Pustu) Sumerta Kelod Denpasar, Bali; Pustu Bungbungan Klungkung, Bali; dan juga Puskesmas Tabarfane, Kepulauan Aru, Maluku.

Usai menyaksikan uji coba, Elon Musk menyoroti bahwa yang terpenting adalah peningkatan kecepatan internet kemudian kemampuan Starlink menjangkau area terpencil. Seperti yang dimaksud berjalan pada Pustu Bungbungan, dari yang sebelumnya berkecepatan 17 mbps, pada masa kini dapat mencapai 113 mbps setelahnya menggunakan Starlink.

Peluncuran Starlink mengobarkan euforia publik, termasuk jajaran Pemerintah. Hal itu terlihat dari tiga menteri yang tersebut hadir di peluncuran Starlink.

Baca Juga :  Idul Adha 1445 H, Bukit Asam salurkan 196 sapi juga 65 kambing kurban

Ketiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Bidang Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi kemudian Informatika Budi Arie Setiadi, dan juga Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Oleh akibat itu, bukanlah hal yang digunakan berlebihan untuk melabeli Starlink sebagai tamu spesial. Lantas, bagaimana pemerintahan akan memperlakukan Starlink dalam hadapan regulasi Indonesia?

Sikap Kominfo

Budi Arie menyatakan tidaklah akan memperlakukan Starlink dengan spesial. Bahkan, pada sebuah konferensi pers, ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin Starlink merasa berada pada menghadapi awan.

Meskipun Starlink memiliki berubah-ubah keunggulan untuk mengatasi isu terkait kesenjangan akses internet di dalam daerah-daerah 3T, ditegaskannya bahwa hal itu tidak ada berarti Starlink akan mendapat perlakuan khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi pada Indonesia.

Starlink diminta untuk terus membayar pajak sebagaimana penyedia layanan internet lainnya pada di negeri. Selain itu, Budi Arie juga bersikeras mengajukan permohonan Elon Musk untuk membuka Network Operation Center atau NOC Starlink pada Indonesia.

Bahkan, untuk menjamin kepatuhan operator terhadap regulasi pada negeri, Budi Arie bertekad untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Starlink.

Yang menjadi permasalahan, kata Budi Arie, yakni bagaimana cara menapis atau menyaring konten-konten yang berbahaya, seperti judi online serta pornografi.

Hal mirip juga berubah jadi permasalahan yang disoroti oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi serta Advokasi Warga (Elsam) Wahyudi Djafar.

Wahyudi menjelaskan bahwa selama ini, otoritas melakukan pemblokiran informasi atau konten dengan cara memberi surat perintah terhadap penyedia layanan internet atau ISP nasional untuk menapis situs-situs melalui DNS.

Model penapisan itu tiada sanggup diterapkan untuk rakyat yang tersebut menggunakan internet satelit seperti Starlink. Kendala yang dimaksud menghasilkan Wahyudi setuju dengan Kominfo yang tersebut bersikeras untuk Elon Musk untuk membuka perwakilan Starlink di dalam Indonesia.

Baca Juga :  BPH Migas sebut BBM subsidi tepat sasaran sejahterakan penduduk

Penapisan situs-situs yang disebutkan erat kaitannya dengan tegaknya kedaulatan siber Indonesia. Dalam hal ini, kedaulatan bukanlah tentang lintas-batas teritorial negara, melainkan tentang pemrosesan data pribadi WNI oleh entitas ke luar Indonesia, dan juga pengaruh konten-konten dalam internet yang dapat merugikan Indonesia.

Menelisik lebih tinggi jauh, Wahyudi menyebutkan terdapat lubang-lubang regulasi yang mana diakibatkan oleh hadirnya Starlink, seperti pemrosesan data strategis negara yang tersebut diwujudkan oleh entitas dalam luar Indonesia.

Sebagaimana Starlink yang tersebut diharapkan dapat memajukan sektor kesegaran Indonesia, tak dapat dimungkiri bahwa data yang mana diolah oleh Starlink merupakan data pribadi terkait kesehatan masyarakat, yang tersebut merupakan infrastruktur informasi vital berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022.

Oleh oleh sebab itu itu, penting bagi pemerintahan untuk memberikan pemeliharaan optimal terhadap data yang digunakan diolah oleh Starlink dengan menghentikan lubang-lubang itu melalui regulasi.

Selain itu, Wahyudi juga merekomendasikan terhadap eksekutif untuk memilah sektor-sektor yang digunakan interkonektivitasnya menggunakan jaringan nasional seperti Satelit Satria, juga sektor mana yang dimaksud menggunakan Starlink.

Wahyudi menggalakkan otoritas untuk terus mengembangkan Satelit Satria sehingga ke depannya dapat menggeser layanan Starlink, terlebih untuk sektor-sektor yang digunakan berubah jadi bagian dari informasi vital.

Kehadiran Starlink memang memberi angin segar bagi perkembangan akses terhadap informasi untuk masyarakat yang dimaksud berada dalam wilayah terpencil.

Meskipun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah bagi otoritas untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia dari beragam ancaman yang digunakan mengintai.

Oleh sebab itu, menyempurnakan regulasi jaringan internet berubah menjadi sebuah keniscayaan.

Editoe: Achmad Zaenal M

Artikel ini disadur dari Kehadiran Starlink dan pentingnya menjaga kedaulatan siber

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar