BPH Migas terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memverifikasi bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya yang mana menggunakan surat rekomendasi, dapat tepat sasaran dan juga tepat guna. Kita terus pastikan bahwa BPH Migas tak akan lelah untuk mendirikan Neg
Jakarta – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim menyatakan pendistribusian material bakar minyak (BBM) subsidi dan juga kompensasi negara, yang digunakan tepat sasaran lalu tepat guna dapat menggerakkan pertumbuhan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“BPH Migas terus melakukan pengawasan pada lapangan untuk memverifikasi bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya yang tersebut menggunakan surat rekomendasi, dapat tepat sasaran kemudian tepat guna. Kita terus pastikan bahwa BPH Migas tidak ada akan lelah untuk merancang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang digunakan tambahan forward lagi,” ungkap Halim pada waktu melakukan kunjungan ke SPBU pada rangka pengawasan penyaluran BBM subsidi dalam Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Hari Jumat (17/5).
Dalam keterangannya pada Jakarta, Minggu, Halim menyatakan pihaknya fokus melakukan pengecekan pengaplikasian surat rekomendasi pada SPBU.
BPH Migas ingin memverifikasi bahwa surat rekomendasi terimplementasi dengan baik berdasarkan Peraturan BPH Migas 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) lalu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
“Kalau ada masukan dari konsumen pengguna serta dari pengelola SPBU, tentunya berubah menjadi pembekalan kita untuk memperbarui peraturan dan juga alat monitoring berbasis teknologi informasi ke depannya. Inilah langkah-langkah BPH Migas ketika ini melakukan pengawasan dengan segera ke konsumen pengguna. Insya Allah, lambat laun BBM subsidi akan terus mendekati sempurna, tepat sasaran serta tepat guna, demi kesejahteraan komunitas Indonesia,” jelasnya.
Di tempat yang dimaksud sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menegaskan pihaknya akan terus bergerak melakukan pengawasan BBM subsidi, dikarenakan hal itu berubah jadi amanat mulia untuk diwujudkan BPH Migas.
“Kita lihat dari sisi operasional SPBU secara keseluruhan, seperti CCTV yang tersebut dapat merekam aktivitas dalam area SPBU serta tersimpan minimal 30 hari. Hal ini berubah jadi hal penting bagi setiap SPBU, berubah jadi salah satu alat pengawasan,” tegasnya.
Selain itu, Saleh juga menekankan terhadap pengelola SPBU agar terus berkoordinasi dengan badan usaha penugasan untuk mempertahankan pasokan BBM setiap saat tersedia.
“SPBU harus senantiasa menjaga pasokan BBM pada keadaan aman, supaya aktivitas rakyat dapat terlayani dengan baik,” sebutnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menekankan pentingnya merawat keamanan sarana kemudian sarana di SPBU, khususnya tangki tempat penyimpanan BBM.
“Selalu dicek, jangan sampai tercampur air. Penting juga untuk mengecek korosinya, dikarenakan wilayah di sini dekat dengan pantai,” tegasnya.
Wahyudi juga menekankan bahwa operator SPBU wajib melakukan monitoring secara rutin kualitas juga takaran BBM yang mana akan disalurkan terhadap konsumen pengguna.
“Tujuannya agar konsumen pengguna BBM subsidi juga kompensasi negara merasa aman kemudian enak pada menggunakan BBM yang mana berubah menjadi haknya,” ujarnya.
Apresiasi berhadapan dengan diperkenalkan BPH Migas ke Batam disampaikan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kepulauan Riau Bagus Handoko.
Ia menyampaikan akan menindaklanjuti hasil dari pemantauan BPH Migas ini.
“Dari aspek pengawasan, tadi kita juga mengevaluasi terkait dengan payung hukum pemberian surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk transportasi air. Alhamdulillah, ternyata telah terakomodir,” ucapnya.
Acara juga dihadiri Sales Branch Manager II PPN Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi.
