Istanbul – Amnesti Internasional memohonkan pihak berwenang Prancis untuk menghormati hak-hak rakyat adat Kanak, pada sedang kerusuhan yang berlangsung dalam wilayah luar negeri Prancis, Kaledonia Baru.
“Keadaan darurat yang tersebut disampaikan pemerintah Prancis kemudian pengerahan tentara Prancis, ditambah dengan larangan terhadap program media sosial TikTok, bukan boleh disalahgunakan untuk membatasi hak asasi manusia,” kata peneliti Pasifik Amnesti Internasional, Kate Schuetze.
Schuetze, dengan memperhatikan banyaknya penderita jiwa di kerusuhan tersebut, mengungkapkan polisi Prancis dan gendarmeri hanya saja dapat menggunakan kekuatan apabila di keadaan sangat krusial, lalu memprioritaskan pemeliharaan hak untuk hidup.
Dia mengungkapkan bahwa pelarangan TikTok adalah tindakan yang tersebut tiada setimpal, lalu akan melanggar kebebasan berekspresi.
Schuetze menambahkan langkah seperti itu dapat berubah menjadi preseden bagi pemerintah lain pada seluruh bola untuk membenarkan penutupan akses media sosial sebagai reaksi terhadap membantah publik.
“Pihak berwenang Prancis harus menjunjung lebih tinggi hak-hak rakyat adat Kanak serta hak untuk berekspresi dan juga berkumpul secara damai tanpa diskriminasi. Orang-orang yang tersebut menyerukan kemerdekaan harus dapat mengekspresikan pandangan merek secara damai,” kata Schuetze.
Sejak Mulai Pekan (13/5), sedikitnya enam pemukim tewas pada kerusuhan kemudian banyak ditangkap. Protes memuncak pasca Majelis Nasional Perancis mengesahkan reformasi konstitusi mengenai aturan pemungutan suara.
Reformasi ini akan memberi warga negara Perancis, yang dimaksud telah lama tinggal di dalam pulau yang dimaksud setidaknya selama 10 tahun, hak untuk memilih di pemilihan umum lokal.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan keadaan darurat dalam kepulauan itu pada Rabu (15/5) kemudian mengerahkan personel militer ke wilayah tersebut.
Sumber: Anadolu
