Seoul – Pengadilan Tinggi Seoul menolak perintah komunitas dokter untuk menghentikan rencana pemerintah yang digunakan sangat kontroversial untuk meningkatkan kuota masuk sekolah kedokteran nasional.
Putusan pengadilan yang disebutkan sebagaimana dilaporkan Yonhap, Kamis, akan membuka jalan bagi kenaikan kuota sekolah kedokteran sejumlah 2.000 kursi juga berubah jadi kenaikan pertama kalinya pada 27 tahun dengan tujuan mengatasi kekurangan kronis ke bidang medis yang dimaksud penting namun tiada populer dan juga pada tempat pedesaan terpencil.
Dengan dicabutnya ketidakpastian hukum, pemerintah diperkirakan akan mempercepat serangkaian peningkatan kuota medis yang digunakan tercermin pada pengumuman penerimaan universitas pada tahun 2025 yang tersebut akan dipublikasikan pada akhir Mei atau awal Juni.
Pengadilan yang digunakan lebih tinggi rendah sebelumnya telah dilakukan menolak tindakan hukum yang dimaksud pada bulan kemudian kemudian menyimpulkan bahwa para pemohon bukan miliki kepentingan khusus yang tersebut dikompromikan oleh kenaikan kuota kemudian oleh akibat itu tiada memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tindakan pengadilan.
Pengadilan tinggi, yang mana mengajukan banding melawan persoalan hukum tersebut, menguatkan alasan pengadilan yang tersebut lebih lanjut rendah di membatalkan kembali persoalan hukum tersebut.
Pengadilan banding mengakui kelayakan hukum siswa kedokteran yang menjabat di langkah yang dimaksud oleh sebab itu memiliki jaminan hukum berhadapan dengan kepentingan yang tersebut terkait dengan kenaikan kuota.
Pengadilan kekal memutuskan untuk membatalkan perkara yang dimaksud dengan alasan bahwa pemberian perintah yang disebutkan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, pengadilan juga menyatakan bahwa penerimaan tambahan 2.000 peserta didik kedokteran setiap tahunnya dapat membahayakan hak belajar pelajar kedokteran pada waktu ini.
Pengadilan menyatakan bahwa kuota kedokteran dalam masa depan harus ditentukan dengan cara yang mana meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
Menanggapi putusan tersebut, komunitas medis mengutarakan akan segera mengajukan banding ke Mahkamah Agung lalu memohonkan pertimbangan cepat berhadapan dengan persoalan hukum itu mengingat gawatnya situasi.
Adapun pada Maret, pemerintah mengalokasikan 2.000 kursi masuk sekolah kedokteran tambahan ke universitas-universitas yang sebagian besar berada ke luar wilayah Seoul.
Rencana yang dimaksud mendapat menentang dari para dokter partisipan pelatihan dengan meninggalkan rumah sakit tempat bekerja.
Sekitar 20 tindakan hukum telah terjadi diambil oleh komunitas dokter dan juga siswa kedokteran untuk menghentikan kenaikan kuota, namun sejauh ini belum ada kebijakan pengadilan yang dimaksud mengupayakan tindakan tersebut.
Keputusan pengadilan pada Kamis menandai puncak dari perselisihan pemerintah-medis selama berbulan-bulan mengenai rencana kenaikan kuota
Informan : Yonhap
