Untuk memenuhi target 95 persen penyelenggaraan produk-produk di negeri memang sebenarnya harus rutin ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan penyelenggaraan barang di negeri
Kudus – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan juga Jasa eksekutif (LKPP) mengajukan permohonan pemerintah area untuk melakukan langkah optimalisasi pemakaian hasil di negeri pada pengadaan barang/jasa, sehingga tahun 2024 bisa jadi memenuhi target 95 persen.
“Sesuai Instruksi Presiden nomor 2/2022 tentang Percepatan Pengembangan Pemanfaatan Sistem Dalam Negeri Dan Sistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, kemudian Koperasi, targetnya tahun 2024 bisa saja mencapai target. Sedangkan akhir 2023 telah mencapai 90,2 persen,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang lalu Jasa eksekutif (LKPP) Hendrar Prihadi ditemui usai hadir di sosialisasi penguatan implementasi katalog elektronik (E-Katalog) dengan Organisasi Gadget Daerah (OPD) Kudus pada Hotel @Home Kudus, Senin.
Hadir di acara tersebut, Penjabat Kepala Kabupaten Kudus M. Hasan Chabibie dan juga Deputi Area Hukum dan juga Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta, juga kepala OPD ke Wilayah Kudus.
Untuk memenuhi target 95 persen pemanfaatan produk-produk pada negeri, kata dia, pihaknya memang sebenarnya harus banyak ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan penyelenggaraan hasil pada negeri.
Kalaupun untuk pengadaan komoditas impor, kata dia, maksimal semata-mata 5 persen, selebihnya harus dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.
Menurut beliau hampir ke semua kabupaten/kota ke tanah air telah ada perkembangan, meskipun terkadang bukanlah persoalan proses pembeliannya, tetapi pencatatannya yang tersebut juga harus dioptimalkan.
“Hampir semua area melakukan aksi ke arah tambahan baik serta bagus. Tetapi di wilayah perkotaan lebih lanjut dahulu dibandingkan area oleh sebab itu dukungan baik dari sarana teknologi, kecepatan, lalu faktor pendukung lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, item pada negeri harus menjadi prioritas, sehingga saat ada yang digunakan menggunakan hasil luar negeri bukan harus dirisaukan.
“Kita harus bangga memakai hasil pada negeri. Jika jelek, ketika banyak yang tersebut membeli nantinya akan diperbaiki sebab masukan penyedia supaya bisa saja memasok keinginan sesuai spesifikasi yang tersebut diinginkan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Pimpinan Daerah Kudus M. Hasan Chabibie mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam antaranya menata pengadaan barang kemudian jasa berubah jadi lebih banyak ideal.
“Apalagi, e-katalog pada Kudus baru dimulai pada akhir 2023. Tentunya harus sejumlah dievaluasi agar semakin baik,” ujarnya.
Pengadaan barang kemudian jasa melalui e-katalog, kata dia, tentu bertujuan untuk percepatan pada penyelenggaraan anggaran juga mengupayakan peningkatan bisnis kecil juga menengah yang masuk di katalog lokal.
