Ketua MPR harap Muhammadiyah sanggup beri catatan mengenai hambatan bangsa

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo berharap Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa jadi memberikan catatan mengenai persoalan-persoalan kebangsaan beserta solusinya terhadap MPR pada periode selanjutnya.

Saat ini, pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan pada awal dan akhir periode, yang diharapkan sanggup berubah menjadi semacam tradisi baru bagi urusan politik ke Indonesia untuk menerima aspirasi dari beraneka kalangan.

"Di mana para pemimpin bangsa mau mengedepankan silaturahmi, menjaga persatuan serta kesatuan, dan juga menyelesaikan beragam permasalahan bangsa melalui forum silaturahmi," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR RI, pada pernyataan resmi yang dimaksud diterima dalam Jakarta, Kamis.

Pada Kamis ini, Bamsoet bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk menyampaikan undangan silaturahmi kebangsaan.

Dia mengungkapkan bahwa Haedar Nashir memberikan beberapa orang catatan terhadap status bangsa.

Menurutnya, Haedar menggalang dilakukannya pengkajian ulang UUD NRI 1945, satu di antaranya mengatasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun, diperlukan kajian seksama, menyeluruh, terbuka, dan juga adanya naskah akademik yang tersebut sahih sebelum diputuskan melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang dimaksud sudah pernah menjalani empat kali perubahan.

Selain itu, Haedar juga mengatakan terdapat kesalahan arah pada amandemen UUD 1945 pascareformasi. Amandemen yang mana awalnya cuma ditujukan untuk membatasi masa jabatan presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga tertinggi berubah jadi lembaga tinggi hingga liberalisasi pasal-pasal sistem politik, demokrasi, ekonomi, HAM, dan juga haluan negara.

"Terkait dengan sistem kebijakan pemerintah lalu demokrasi, hal yang dimaksud harus dibahas secara cermat oleh para stakeholder bangsa," kata dia.