DKI Jakarta – Berbagai kejadian kebijakan pemerintah kemarin (27/5) menjadi sorotan, mulai dari Ketum PBNU minta pengurus baru PP GP Ansor belajar dari Jokowi hingga Wapres pimpin rapat pleno BP3OKP bahas DOB hingga penyelenggaraan Papua.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita urusan politik kemarin yang digunakan mendebarkan untuk kembali dibaca:
1. Ketum PBNU minta pengurus baru PP GP Ansor belajar dari Jokowi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf memohon untuk pengurus Pimpinan Pusat Pergerakan Pemuda (GP) Ansor Masa Khidmah 2024-2029 yang baru dilantik untuk belajar dari Presiden Joko Widodo.
Dia mengungkapkan Jokowi sudah mengakibatkan Nusantara masuk ke pada dekade pembangunan ekonomi strategis untuk masa depan. Menurutnya pemukim nomor satu ke Republik Negara Indonesia itu telah lama meletakkan dasar-dasar yang dimaksud sangat penting untuk masa depan Negara Indonesia yang tersebut tambahan baik.
"Saya sangat berbesar hati yang tersebut menaruh harapan terhadap saudara semua, saya yakin GP Ansor serta Banser berjuang bersama," kata Gus Yahya ketika kegiatan Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan dalam Istora Senayan, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini
2. Erick Thohir ajak pemilik Burj Khalifa temui Prabowo di Jakarta
Menteri BUMN Erick Thohir meminta Mohamed Ali Rashed Alabbar, pengusaha perusahaan Uni Emirat Arab sekaligus pemilik binaan pencakar langit tertinggi globus Burj Khalifa, bertemu Presiden Terpilih yang digunakan juga Menteri Perlindungan Prabowo Subianto ke Jakarta, Senin.
Erick tiba dalam Kantor Kementerian Keamanan RI, Jakarta, sama-sama Alabbar, kemudian keduanya disambut oleh Pelaksana Tindakan (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Perlindungan RI Donny Ermawan Taufanto.
Erick juga Alabbar kemudian lanjut masuk ke ruang kerja Prabowo, juga ketiganya berdiskusi selama kurang lebih tinggi satu jam.
Baca selengkapnya di dalam sini
3. Eks Hakim MK sebut nuraninya terusik dengan karut-marut pemilu
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto mengumumkan bahwa hati nuraninya merasa terusik dengan karut-marutnya penyelenggaraan pilpres sehingga hadir pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2024 untuk memberikan pendapat sebagai ahli.
Pernyataan itu ia komunikasikan pada sidang pembuktian untuk perkara 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ke Gedung MK, Jakarta, Senin. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah Partai Amanat Nasional (PAN) juga sebagai pihak termohon adalah KPU.
"Pada awalnya, ahli tak berpotensi untuk menganggap perkara konkret. Namun, berdasarkan informasi dari berubah-ubah media tentang karut-marut penyelenggaraan pemilihan kali ini, nurani ahli sebagai mantan pengurus lalu mantan pengadil terusik untuk memberikan pendapat," kata Aswanto yang dimaksud hadir sebagai ahli untuk PAN.
Baca selengkapnya di dalam sini
4. APHA: Perlu "political will" untuk tuntaskan hambatan komunitas adat
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Hirmansyah memandang harus political will atau kemauan urusan politik untuk menuntaskan permasalahan masyarakat hukum adat di dalam seluruh Indonesia.
"Harus menggedor political will terlebih dahulu supaya persoalan warga hukum adat bisa jadi tuntas," kata Hirmansyah pada waktu ditemui di dalam kafe kawasan Tebet, DKI Jakarta Selatan, Senin.
Hirmansyah menegaskan bahwa kemauan kebijakan pemerintah pemerintah sangat diperlukan untuk melahirkan instrumen seperti undang-undang ataupun lembaga yang digunakan khusus menuntaskan tentang warga hukum adat.
Selengkapnya baca ke sini
5. Wapres pimpin rapat pleno BP3OKP bahas DOB hingga penyelenggaraan Papua
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi pemimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) pada Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa jumlah isu, di dalam antaranya tindakan lanjut pembentukan empat area otonom baru (DOB) Papua, penyelesaian kesulitan beasiswa Siswa Unggul Papua, lalu keberlanjutan konstruksi Papua di masa pemerintahan mendatang.
Wapres sebagaimana keterang dari Biro Pers Sekretariat Wapres mengingatkan bahwa peluncuran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah di memajukan lalu menyejahterakan warga Papua.
Baca selengkapnya di sini
Artikel ini disadur dari Kemarin, PP GP ansor belajar dari Jokowi hingga rapat pleno BP3OKP
