DKI Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya keakuratan data pada pengukuran beberapa orang indeks agar hasil pengukuran sesuai dengan fakta yang dimaksud berjalan pada wilayah terkait.
Sejumlah indeks yang mana diinisiasi BSKDN meliputi Ukuran Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Skala Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan juga Skala Inovasi Daerah (IID).
"Pengukuran seluruh indeks (yang diinisiasi BSKDN) harus betul-betul didasarkan pada data yang mana yang dimaksud ada ke daerah. Jangan sampai muncul praktik-praktik yang digunakan bukan objektif di pengukuran," kata Yusharto di keterangannya di dalam Jakarta, Senin.
Menurutnya, data yang dimaksud akurat di pengukuran indeks merupakan modal utama untuk mengetahui keadaan wilayah dari bervariasi faktor, mulai dari keadaan keuangan daerah, kepemimpinan, hingga perkembangan pembaharuan suatu daerah.
"Penyelenggaraan pemerintahan area yang tersebut baik sedikit banyak dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks. Kita sanggup katakan, tanpa data yang mana valid, area akan kesulitan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas keuangan wilayah misalnya," ujarnya.
Selain itu, Yusharto juga memaparkan beberapa langkah strategis yang tersebut perlu diambil untuk meyakinkan keakuratan data, ke antaranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam daerah, memaksimalkan kolaborasi antarinstansi guna menjamin konsistensi dan juga integritas data yang mana dibutuhkan pada pengukuran indeks.
Berikutnya, ia juga menekankan agar setiap instansi melakukan verifikasi data, teristimewa sebelum melaporkannya ke pemerintah pusat melalui BSKDN.
"Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini harus berubah menjadi komitmen sama-sama sehingga pada mewujudkannya kita semua harus ambil peran," tambah Yusharto.
Hal sama dikatakan Kepala BRIDA Provinsi Bali I Made Gunaja mengenai pentingnya kolaborasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun area guna menyamakan persepsi terhadap pengukuran indeks, khususnya terkait keakuratan data.
Bekerjasama tersebut, satu di antaranya dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpumpun terkait IPKD, IKKD, serta IID.
"Untuk menjalin sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi kemudian kabupaten/kota pada memacu dan juga memotivasi pemerintah wilayah di meningkatkan kinerja pengelolaan pengembangan daerah, keuangan tempat lalu kinerja pemerintah daerah," ujarnya.
Artikel ini disadur dari BSKDN: Keakuratan data penting dalam pengukuran indeks
