JAKARTA – eksekutif diminta terbuka lalu jujur untuk rakyat untuk menjelaskan maksud kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Pasalnya, kebijakan yang dimaksud baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani masyarakat.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan pada diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk ‘Tapera antara Nikmat serta Sengsara’ yang dijalankan secara daring, Hari Sabtu (1/6/2024).
“Menurut saya pemerintah diperlukan lebih banyak terbuka, tambahan jujur untuk rakyat dan juga selalu mengedepankan proses perumusan kebijakan, regulasi yang digunakan tambahan partisipatif,” kata Maftuchan.
Maftuchan mengaku telah terjadi berinteraksi dengan beberapa konfederasi serikat pekerja, beberapa waktu lalu. Dalam komunikasi tersebut, ada yang tersebut mengaku bukan diundang di pembahasan inovasi peraturan pemerintah (PP) ini.
Ada pula, yang mengaku baru diundang sekali. Sayangnya, kata dia, konfederasi yang tersebut hadir di undangan pemerintah ini tidaklah mendapatkan penjelasan terkait substansi yang digunakan matang terhadap kebijakan tersebut.
“Artinya hanya saja melengkapi persyaratan formil saja, serta itu pun tidaklah cukup. Belum lagi, debat-debat secara terbuka dengan expert, akademisi lalu seterusnya. Ini adalah juga sangat minim sekali. Kita terus-menerus mengeksplorasi pada tanda petik di dalam setengah kamar kemudian ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik,” ujarnya.
Selain tentang kejujuran, Maftuchan mengkaji yang harus direalisasikan pemerintah adalah bukan buru-buru untuk memaksakan agar kebijakan ini tetap berjalan. Mengingat, sebagian penolakan telah mulai sejumlah dilakukan.
“Saya kira kebijaksanaan yang dimaksud diperlukan adalah melakukan revisi segera, juga kalo diperlukan melakukan revisi pada undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat,” katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Diminta Jujur ke Publik dan Tak Memaksakan Tapera
