Pembaruan yang disebutkan sejalan dengan kenaikan Kuantitas Tukar Petani Tanaman Perkebunan dari 167,4 pada November 2023 bermetamorfosis menjadi 184,3 pada April 2024
Samarinda – Perkembangan komoditas karet di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun, dengan luas lahan yang dimaksud bertambah dari 118.773 hektare pada tahun 2020 berubah menjadi 123.776 hektare pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sekitar lima ribu hektare.
Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal pada Samarinda, Senin, mengutarakan peningkatan komoditas karet yang disebutkan merupakan wujud komitmen Dinas Perkebunan Kaltim pada upaya meningkatkan pengembangan komoditas perkebunan dalam daerah.
Selain itu, lanjut Rizal, pertambahan luas lahan kebun karet itu juga mengakibatkan dampak positif pada kenaikan nilai tukar karet milik petani
Menurut Rizal, rata-rata harga jual karet petani ke Kaltim mengalami peningkatan signifikan dari Rp9.850 pada tahun 2022 menjadi rata-rata Rp10.500 per kilogram hingga bulan Maret 2024.
“Peningkatan yang dimaksud sejalan dengan kenaikan Angka Tukar Petani Tanaman Perkebunan dari 167,4 pada November 2023 berubah jadi 184,3 pada April 2024,” kata Rizal pada Pertemuan Teknis Pengolahan serta Pemasaran Bokar UPPB lalu Petani Tahun 2024 yang dimaksud diselenggarakan pada Samarinda.
Secara otomatis, kata Rizal, terjadinya peningkatan produksi perkebunan lalu biaya komoditas berimbas kesejahteraan petani.
“Tantangan terbesar pada mengembangkan komoditas perkebunan adalah kesulitan mutu juga tarif yang dimaksud berkaitan erat,” ucap Rizal.
Ia mengutarakan solusinya adalah perbaikan mutu juga standar pengolahan panen dan juga pascapanen untuk memunculkan barang berkualitas dengan nilai jual yang digunakan tinggi.
Sebaliknya, lanjut dia, pengolahan yang digunakan kurang memperhatikan standar akan menghasilkan kembali komoditas yang tidaklah kompetitif, dengan harga jual yang dimaksud ditentukan oleh pelaku perniagaan lain.
Oleh sebab itu, menurutnya, pembinaan lalu pengawasan terhadap kegiatan pengolahan komoditas perkebunan berubah menjadi tanggung jawab bersama.
“Pentingnya mendirikan juga mempertahankan kelembagaan petani secara profesional juga berubah jadi fokus untuk mengatasi bervariasi permasalahan dari hulu hingga hilir,” kata Rizal.
Dalam menghadapi tantangan pemasaran, kata dia, kelembagaan petani wajib merancang jaringan yang kuat melalui kemitraan yang tersebut saling menguntungkan dengan pelaku usaha lainnya.
Kerja sejenis dengan Unit Pengolahan dan juga Pemasaran Bokar (UPPB), menurutnya, bermetamorfosis menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan petani kemudian perekonomian wilayah secara keseluruhan.
