ILDES dorong penyempurnaan sistem hukum lewat amandemen UUD NRI 1945

admin

ILDES dorong penyempurnaan sistem hukum lewat amandemen UUD NRI 1945

Ibukota Indonesia – Negara Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) mengupayakan penyempurnaan sistem hukum dan juga politik, lewat rencana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

"Dengan adanya rencana amandemen kelima serta seterusnya, menjadi peluang untuk membenahi sistem hukum dan juga sistem urusan politik pada Nusantara ketika ini," kata Direktur Eksekutif ILDES Juhaidy Rizaldy pada keterangan tertoreh di dalam Jakarta, Kamis.

Dia memperlihatkan perbaikan itu diantaranya kedudukan Komisi Yudisial (KY) yang digunakan harus diperkuat, yang tersebut dapat menjadi lembaga peradilan etik nasional. Sehingga lembaga banding perihal perkara etik ke masing-masing lembaga, bandingnya bisa saja KY, tidak ke PTUN, lantaran penafsiran etik serta hukum itu berbeda.

Selain itu, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harus dikaji ulang, seharusnya diperkuat dengan keluasaannya di rancangan Undang-Undang perihal otonomi wilayah juga hubungan pusat dan juga daerah. Tak cuma DPD, masih banyak rekonstruksi yang harus dijalankan terhadap beberapa lembaga negara yang digunakan ada didalam konstitusi.

Baca Juga :  Golkar amankan 102 kursi DPR dan juga raih kursi DPRD terbanyak ke RI

"Contoh lebih lanjut lanjut, Pengujian Norma Hukum yang mana berada dibawah UU terhadap UU, apakah masih dalam diberikan ke Mahkamah Agung (MA) atau terhadap lembaga lain atau terpusat ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu harus kita kaji lagi, apalagi perihal kedudukan MK, kelembagaannya dan juga lainnya," katanya menegaskan.

Dia berpendapat seyogyanya ketika sekarang konstitusi diamandemen kembali, oleh sebab itu lebih tinggi dari 25 tahun sejak pada amandemen pertama. Selain itu, pekerjaan rumah dari amandemen ke-4, sebenarnya masih sangat sejumlah yang harus dikerjakan dengan anak bangsa.

"Tapi yang dimaksud pastinya pemilihan segera seharusnya permanen dilaksanakan, akibat apabila dipilih lewat MPR, butuh kajian tambahan di lalu mempunyai resiko kebijakan pemerintah hukum yang besar, sehingga khusus pilpres itu sangat sensitif," katanya menegaskan.

Baca Juga :  Emir Moeis Ajak Kader GPM Gelorakan Semangat Marhaenisme

Selain itu, sejumlah hal yang dimaksud harus dikaji secara sama-sama untuk mencapai sistem hukum kemudian sistem kebijakan pemerintah yang terbaik bagi Indonesi untuk menuju Tanah Air Emas 2045.

"Ingat, di konstitusi Indonesia pada waktu ini tidak hanya sekali ada rule of law (sistem hukum), tetapi ada juga rule of ethics (sistem etika) yang dimaksud bermetamorfosis menjadi pekerjaan rumah besar kita dengan untuk membenahinya," pesannya.

Artikel ini disadur dari ILDES dorong penyempurnaan sistem hukum lewat amandemen UUD NRI 1945

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar