Titi: Anwar Usman semestinya tak terlibat di pengujian kondisi usia

admin

Titi: Anwar Usman semestinya tak terlibat di pengujian status usia

Semarang – Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memaparkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tiada terlibat di memutus perkara pengujian kriteria usia calon kepala tempat serta calon delegasi kepala daerah.

Titi mengemukakan hal itu di mana merespons permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, lalu Wali Daerah Perkotaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkmah Konstitusi (MK) oleh A.Fahrur Rozi kemudian Antony Lee selaku pemohon.

"Perkara ini meskipun diajukan bukanlah oleh Kaesang Pangerep, materi perkaranya mampu berdampak pada pencalonan pria kelahiran 25 Desember 1994 ini pada pemilihan kepala daerah 2024," kata Titi yang dimaksud juga dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nusantara (UI) saat dikonfirmasi dari Semarang, Rabu pagi.

Baca Juga :  Ketua MPR harap Muhammadiyah sanggup beri catatan mengenai hambatan bangsa

Sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebelumnya dan juga Kode Etik Hakim terkait dengan benturan kepentingan, kata pegiat pemilihan umum ini, Anwar Usman semestinya bukan terlibat pada memutus perkara pengujian prasyarat usia tersebut.

Oleh akibat itu, lanjut Titi, MK penting memeriksa perkara dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3): 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 sebagai prioritas, kemudian memutuskannya sebelum pendaftaran pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur 2024 pada tanggal 27—29 Agustus mendatang.

Sebelumnya, Titi mengemukakan bahwa perkara ini sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum pencalonan pemilihan gubernur 2024. Apalagi, selama ini MK sudah ada terbiasa memutus cepat apabila substansi perkaranya sudah ada jelas kemudian aspek konstitusionalitasnya juga pasti.

Menyinggung mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, pakar kepemiluan ini menegaskan bahwa putusan MA final dan juga mengikat, baik putusan masalah keterwakilan perempuan maupun prasyarat usia calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Baca Juga :  Ketua KPU RI: Jadikan keberhasilan pilpres sesudah itu suksesi pilkada 2024

"Hanya cuma anggota KPU RI Idham Holik salah kaprah ketika mengutarakan bahwa pendaftaran paslon pilkada belum berlangsung. Hal ini seolah anggota KPU tiada mengerti bagaimana cara kerja tahapan pencalonan," ujarnya.

Jika KPU menganggap persyaratan usia sebagaimana putusan MA semata-mata berlaku di mana pendaftaran paslon pada tanggal 27—29 Agustus 2024, menurut Titi, artinya KPU telah dilakukan berlaku diskriminatif juga seolah semata-mata mengakomodasi calon dari jalur partai urusan politik semata.

Ditegaskan pula bahwa pencalonan pilkada itu serangkaian panjang, tidak belaka dimulai ketika pendaftaran calon. Hal ini berbeda dengan pilpres, pencalonan pilkada mengenal calon perseorangan yang prosesnya telah mulai dengan penyerahan kriteria dukungan akan pasangan calon perseorangan sejak 5 Mei 2024.

Penyerahan kondisi dukungan tersebut, kata dia, sewaktu kondisi usia calon masih merujuk pada usia pada waktu penetapan paslon oleh KPU. Mereka yang digunakan mempersiapkan berkas dukungan tentu mengukur keterpenuhan persyaratan usia sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yaitu pada saat penetapan sebagai paslon oleh KPU.

Baca Juga :  Ridwan Kamil doakan Budisatrio-Kaesang maju pada Pemilihan Kepala Daerah DKI DKI Jakarta

"Saat ini akan pasangan calon perseorangan sudah ada sampai pada tahapan verifikasi administrasi oleh KPU daerah," kata Titi.

Artikel ini disadur dari Titi: Anwar Usman semestinya tak terlibat dalam pengujian syarat usia

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar