Majelis PPP desak gelar kejuaraan muktamar usai gagal ke DPR

admin

Majelis PPP desak gelar kejuaraan kompetisi muktamar usai gagal ke DPR

Ibukota Indonesia – Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt. Ketua Umum Mardiono untuk segera mengatur muktamar pada tahun ini lantaran gagal mengakibatkan partai berlambang Kabah ke DPR RI.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mengemukakan bahwa surat yang disebutkan disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur lalu Mustofa Aqil Siroj.

"Betul, disampaikan segera oleh dua Ketua Majelis terhadap Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (TuaLis Kehormatan) serta kiai Mustofa Aqil (TuaLis Syariah)," ujar pria yang dimaksud akrab disapa Romy pada waktu dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP tak terlibat menemui Mardiono, dikarenakan ketika ini miliki rencana pribadi ke luar negeri.

Baca Juga :  PM China temui pemimpin Negeri Sakura kemudian Korsel secara terpisah

Diketahui, surat yang tersebut tertanggal sejak 1 Mei 2024 itu dibubuhkan empat tanda tangan petinggi badan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Surat itu berisi sebagian sikap badan majelis. Mereka memohonkan Muktamar dilakukan pada 2024.

"Bahwa, wajib diwujudkan evaluasi menyeluruh melawan penurunan perolehan pendapat PPP secara nasional. Mengingat: (1) pengumuman PPP ke Level nasional (DPR Rl) pada pemilihan 2024 jarak jauh lebih tinggi rendah ketimbang perolehan ucapan PPP pada Derajat wilayah (DPRD Provinsi serta Daerah Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan yang disebutkan tidak ada permanen serta tidak ada dijabat secara normal sesuai periode," bunyi poin tersebut.

Baca Juga :  NasDem yakin Ilham Habibie mumpuni untuk mengatur Jawa Barat

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta-minta agar Muktamar dijalankan pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan pasca surat ini diterima".

Selain itu, majelis majelis juga meminta-minta DPP segera menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.

"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah ada selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dijalankan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal yang disebutkan kemudian hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.

Artikel ini disadur dari Majelis PPP desak gelar muktamar usai gagal ke DPR

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar