KPU aksi lanjuti putusan MK sandingkan data pernyataan 120 TPS ke Banten

admin

KPU aksi lanjuti putusan MK sandingkan data pernyataan 120 TPS ke Banten

Serang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyandingkan data perolehan kata-kata antara formulir C Hasil dengan formulir D Hasil pada 120 tempat pemungutan pendapat di tempat pemilihan Banten.

"Dalam waktu dekat ini akan diwujudkan penyandingan data," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik usai melakukan monitoring ke gudang logistik KPU Daerah Perkotaan Serang, Banten, Selasa.

Monitoring itu untuk persiapan penyandingan data sebagai aksi lanjut putusan MK dan juga KPU ingin menegaskan bahwa dokumen yang digunakan akan disandingkan di situasi baik dan juga aman.

"Saya menyaksikan secara langsung dijaga oleh Polri, insyaallah dokumennya aman sehingga serangkaian sanding data berjalan lancar. Kita tunggu hanya hasil sanding data seperti apa," tuturnya.

Baca Juga :  HNW: Tanah Air Emas 2045 dicapai dengan peningkatan kualitas SDM

Menurut Idham, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan hak yang dimaksud dijamin oleh undang-undang lalu merupakan pemenuhan hak kontestan pemilihan umum sehingga apa pun hasilnya putusan MK harus dihormati siapa pun.

Akan tetapi, kata Idham, putusan MK yang tersebut mengharuskan penyandingan data di dalam 120 TPS pada Dapil Banten harus dijadikan material evaluasi ke depan agar tidak ada terulang kembali.

"Sudah pasti akan berubah menjadi evaluasi bagi kami, baik di pelaksanaan pilpres maupun pilkada ke depan," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Demokrat tentang penggelembungan pernyataan PDIP pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Banten II. MK memohon KPU untuk melakukan penyandingan ulang perolehan pendapat antara formulir C Hasil TPS juga formulir D Hasil Kecamatan di 120 TPS Dapil Banten II.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD NTB kantongi rekomendasi Gerindra serta NasDem

Dalam gugatannya, Partai Demokrat mendalilkan adanya penggelembungan kata-kata PDIP sebanyak 1.774 pendapat di dalam 134 TPS yang mana tersebar dalam Kecamatan Walantaka, Perkotaan Serang, dan juga Kecamatan Taktakan serta Baros, Wilayah Serang. Partai Demokrat mengklaim seharusnya perolehan kata-kata mereka itu 350 tambahan banyak dari perolehan suara PDIP.

Dalam persidangan ditemukan jikalau Bawaslu Banten telah dilakukan menyatakan PPK Walantaka, Taktakan kemudian Baros terbukti secara sah melakukan perbuatan yang mana melanggar tata cara, prosedur, dan juga mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ucapan tingkat kecamatan juga kabupaten/kota.

Artikel ini disadur dari KPU tindak lanjuti putusan MK sandingkan data suara 120 TPS di Banten

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar