Hindari ambiguitas di istilah kepemiluan

admin

Hindari ambiguitas di istilah kepemiluan

… jangan sampai ada unsur kesengajaan pelantikan calon terpilih mengantisipasi yang dimaksud bersangkutan genap berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan juga calon delegasi gubernur dan juga 25 tahun untuk calon kepala tempat pada tingkat kabupaten/kota,

Semarang – Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemenang Pemilihan Umum Presiden dan juga Wakil Presiden RI, 24 April 2024, muncul istilah kepemiluan yang dimaksud tidak ada seragam.

Ada yang menulis "presiden terpilih" atau "wakil presiden terpilih". Ada pula yang mana masih merujuk pada Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dijadwalkan "pasangan calon presiden kemudian delegasi presiden terpilih" ini akan dilantik di Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tanggal 20 Oktober 2024 sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden RI.

Dengan demikian, sebelum pelantikan, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan calon presiden kemudian delegasi presiden terpilih, tidak presiden terpilih atau delegasi presiden terpilih.

Begitu pula dalam sedang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, lema "calon" ini juga sempat berubah jadi perbincangan masyarakat pasca-Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, 29 Mei lalu, mengenai batas usia calon.

Mahkamah Agung menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat melawan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pengurus serta Wakil Gubernur, Pimpinan Daerah lalu Wakil Bupati, dan/atau Wali Perkotaan kemudian Wakil Wali Pusat Kota (PKPU Pencalonan Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua melawan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Pusat Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Baca Juga :  Dua penerbang TNI AU tempuh lembaga pendidikan militer pada Amerika Serikat 

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa batas usia calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sebelumnya, KPU "menafsirkan" batas calon kepala area terhitung sejak penetapan pasangan calon (vide PKPU RI No. 9/2020).

Setelah putusan MA itu, bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf d selengkapnya: "Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan juga perwakilan gubernur lalu 25 tahun untuk calon bupati juga perwakilan bupati atau calon wali kota kemudian perwakilan wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih."

Namun, jikalau mencermati UU Pilkada, tidak ada ada frasa "sejak pelantikan pasangan calon terpilih". Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur lalu calon duta gubernur dan juga 25 tahun untuk calon bupati serta calon delegasi bupati dan juga calon wali kota kemudian calon duta wali kota.

Berdasarkan konstitusi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di dalam bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (vide UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A Ayat 1).

Baca Juga :  Ketua DPC Demokrat Parij Ismeth Rinjani Daftar Pimpinan Daerah Kapuas

Jika merujuk pada putusan MA tersebut, sepanjang berstatus "calon" boleh berusia kurang dari 30 tahun untuk calon gubernur serta calon duta gubernur dan juga kurang dari 25 tahun untuk calon kepala tempat di dalam tingkat kabupaten/kota, asalkan pas pelantikan genap berusia sesuai dengan ketentuan tersebut.

Namun, pada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan juga Jadwal Pemilihan Pemimpin wilayah juga Wakil Gubernur, Kepala Daerah lalu Wakil Bupati, juga Wali Daerah Perkotaan lalu Wakil Wali Daerah Perkotaan Tahun 2024 (PKPU Tahapan dan juga Jadwal Pilkada) tidaklah mencantumkan tanggal, bulan, dan juga tahun pengusulan pengesahan calon terpilih.

Dalam PKPU Tahapan serta Jadwal Pilkada, terdapat catatan yang mana menyebutkan bahwa bukan ada permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari pasca penetapan pasangan calon terpilih. Sebaliknya, apabila ada permohonan PHP, paling lama 3 hari pasca penetapan pasangan calon terpilih pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, pelantikan pasangan calon terpilih pada pilkada di dalam 37 provinsi juga di 508 kabupaten/kota kemungkinan tidak ada bersamaan walaupun hari-H pencoblosan secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, jangan sampai ada unsur kesengajaan pelantikan calon terpilih mengawaitu yang digunakan bersangkutan genap berusia 30 tahun untuk calon gubernur kemudian calon duta gubernur juga 25 tahun untuk calon kepala wilayah dalam tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga :  Kenali surat kata-kata pemilihan kepala daerah 2024, ini beliau jenis-jenisnya

Di lain pihak muncul pertanyaan apakah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 belaka berlaku bagi pasangan calon yang mana diusung partai kebijakan pemerintah dan/atau gabungan parpol? Hal ini mengingat putusan itu ke sedang tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan mulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.

Sementara itu, jadwal pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27—29 Agustus 2024, kemudian penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.

Padahal, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang tersebut sebanding untuk mencalonkan diri lalu dicalonkan sebagai calon gubernur juga calon delegasi gubernur, calon bupati juga calon duta bupati, juga calon wali kota serta calon perwakilan wali kota (vide UU Pemilihan Kepala Daerah Pasal 7 ayat 1).

Meski di pada UU pemilihan gubernur tiada ada frasa "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih", "tafsiran" MA perihal batas usia calon patut dihormati semua pihak, khususnya pemangku kepentingan kepemiluan.

Oleh dikarenakan itu, pada revisi PKPU Nomor 9 Tahun 2020, diperlukan mengakomodasi putusan Mahkamah Agung guna mengurangi ambiguitas terkait dengan batas usia calon.

Editor: Achmad Zaenal M

Artikel ini disadur dari Hindari ambiguitas dalam istilah kepemiluan

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar