Airlangga: Defisit anggaran untuk makan siang gratis masih dibahas DPR

admin

Airlangga: Defisit anggaran untuk makan siang gratis masih dibahas DPR

DKI Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 yang dimaksud ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto untuk membiayai acara makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Masalah defisit masih pada pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga di dalam Masjid Ainul Hikmah, Ibukota Barat, Senin.

Selain itu, beliau juga merespons pagu atau batas anggaran tertinggi beberapa Kementerian yang dipangkas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan kemudian bisa saja berubah sebab pembahasan masih terus berlanjut.

"Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) itu ada menterinya lalu tiap-tiap menteri itu punya programnya. Itu dibahas antara Kementerian dengan mitranya ke DPR lalu itu masuk ke Banggar," jelas dia.

Sebelumnya, Kamis (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) untuk bisa saja mengakomodasi acara makan bergizi gratis yang tersebut diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Hal ini loh APBN yang mana nanti kami komunikasikan terhadap pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani di Seminar Nasional Jesuit Tanah Air dalam Jakarta, Kamis.

Baca Juga :  RI-China bahas kerja serupa riset di dalam bidang pengolahan nikel

Sri Mulyani mengakui akan ada tantangan untuk penerapan inisiatif tersebut. Namun, untuk memitigasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan berencana untuk melakukan reformasi pada beberapa jumlah aspek.

“Kita terus reformasi dari sisi perpajakan, menguatkan institusi, membersihkan dari korupsi, dan juga meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam bidang digital, sehingga prosesnya berubah menjadi sangat lebih lanjut pasti kemudian minim korupsi, atau mengempiskan interaksi sehingga celah korupsi ditutup,” ujar dia.

Di samping sebagian upaya tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat, utamanya di menahan guncangan dari gejolak perekonomian global.

Lebih lanjut, beliau mengutarakan tidak ada ada negara berpendapatan lebih tinggi tanpa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersebut baik. Oleh sebab itu, negara akan melakukan bervariasi upaya untuk sanggup meningkatkan kualitas SDM.

Upaya yang mana telah dilakukan dijalankan Kementerian Keuangan selama ini untuk meningkatkan kualitas SDM dalam antaranya penyediaan anggaran lembaga pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, serta jaminan sosial 50 persen dari APBN.

Baca Juga :  Yonif 623/ BWU selesai tugas dalam Maybrat setelahnya 14 bulan memburu OPM

pemerintahan juga turut menyokong dari sisi infrastruktur untuk memperkuat produktivitas lalu mobilitas masyarakat.

“Jadi, mau itu di bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial menggunakan kegiatan makan siang atau makanan bergizi, itu semuanya tujuannya untuk memperbaiki SDM,” tambah Menkeu.

Adapun Kementerian Keuangan melalui dokumen Kerangka Kondisi Keuangan Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) memiliki target defisit Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen.

Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari barang domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Namun, pada Rabu (5/6), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 berubah jadi 1,5-1,8 persen.

Ia menafsirkan rentang target defisit APBN yang dimaksud diperlukan agar pemerintahan selanjutnya mempunyai ruang fiskal yang dimaksud lebih besar leluasa.

“Kami berharap Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) juga Komisi XI, kalau memang benar itu disepakati, kita inginkan defisit itu sanggup lebih lanjut turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 (persen), sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang tersebut akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," kata Suharso pada waktu Rapat Kerja dan juga Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.

Baca Juga :  Presiden Jokowi terima Sekjen OECD di dalam Istana Bogor

Pasal yang tersebut dimaksud adalah pasal 5 ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang digunakan mana menjelaskan bahwa pemerintahan pada waktu ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja otoritas (RKP) dan juga APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.

Kendati demikian, Suharso menyampaikan lebih lanjut lanjut bahwa terdapat aturan yang digunakan menjelaskan presiden terpilih berikutnya punya ruang gerak yang tersebut luas untuk menyempurnakan RKP kemudian APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

“Tapi ada juga dalam di penjelasan, disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP serta APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme inovasi APBN-P,” ujarnya.

Oleh oleh sebab itu itu, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang target defisit APBN 2025 agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen.

Artikel ini disadur dari Airlangga: Defisit anggaran untuk makan siang gratis masih dibahas DPR

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar